SISTEM PEMERINTAHAN AUSTRALIA DAN AFRIKA
SELATAN
A.
AUSTRALIA
Australia merupaka negara persemakmuran Inggris yang berdiri pada tahun
1901. Australia terdiri dari enam negara bagian yang sepakat menjadi negara
federasi. Di bangun diatas tradisi demokrasi liberal, Australia mewarisi
nilai-nilai yang berasal dari Inggris dan negara-negara Amerika Utara.
adalah Sistem Parlemen
yang terdiri dari: Dewan Perwakilan dan Senat.
·
Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh Menteri yang diangkat oleh parlemen.
Dengan begitu, para menteri bertanggung jawab penuh kepada parlemen.
·
Sebagai negara persemakmuran Inggris, maka kepala negara Australia adalah
Kelapa Negara Inggris.
·
Konstitusi Australia
Meskipun merupakan negara persemakmuran Inggris,
Australia memiliki konstitusi tertulis/undang-undang dasar(Inggris tidak
memiliki konstitusi tertulis). Undang-undang Dasar Australia berisi rumusan
tanggung jawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri,
perdagangan, pertahanan dan imigrasi.
·
CIRI-CIRI SISTEM
PEMERINTAHAN AUSTRLIA
1. Australia
terdiri dari 6 negara bagian yang menjadi negara federasi
2. Sistem
parlemen yang terdiri dari dewan perwakilan dan senat
3. Kekuasaan
eksekutif dijalankan oleh menteri yang diangkat oleh parlemen
4. Menteri
bertanggungjawab penuh pada parlemen
5. Kepala negara
Australia adalah kepala negara inggris
6. Australia
merupakan negara persemakmuran inggris
7. Australia
memiliki konstitusi tertutulis/UUD
8. UUD Australia
berisi rumusan tanggungjawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar
negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi
9. Sistem
pemerintahan Australia dibangun atas tradisi demokrasi liberal
10. Bentuk
pemerintahan : monarki konstitutional
11. Sistem
pemerintahan : parlementer
12. Bentuk negara
: federasi
13. Terdapat 3
tingkat pemerintahan di Australia yaitu, federal, negara bagian/teritori, lokal
14. Pemerintah
Federal menerapkan hukum yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang
mencakup bidang perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan,
imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran
bantuan lain
15. Negara bagian
Australia(New south wales, victoria, queensland, south australia, western
australia,dan tasmania) dan teritori(northern territory dan australian capital
territory) bertanggung jawab dalam hal pembuatan kebijakan ,sekolah umum,jalan
dan lalu lintas, RS umum, perumahan umum, dan peraturan bisnis
16. Pemerintah
lokal berbentuk kota, dewankota, atau shire yang bertanggungjawab untuk
perencanaan kota,pesetujuan bangunan,jalan lokal,parkir,perpustakaan,toilet
umum, air dan selokan,pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum.
17. Pajak lokal
dipungut dari pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka, pajak ini
digunakan untuk membayar berbagai layanan yang disediakan. Pemerintah lokal
juga memungut biaya parkir.
18. Memiliki parlemen yang bikameral terdiri dari
senat yang berisi 76 senator, dan sebuah dewan perwakilan yang memiliki 150
anggota.
19. Setiap negara
bagian diwakili 12 senator yang masa jabatannya 6 tahun yang saling tertindih.
20. Pemilihan
anggota parlemen diadakan 3 tahun sekali dan hanya setengah dari kursi senat
yang diperebutkan
21. Pemerintah
dibentuk dewan perwakilan, dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam
dewan adalah perdana menteri
·
PERBEDAAN dan PERSAMAAN ANTARA
NEGARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA
|
NO.
|
INDONESIA
|
AUSTRALIA
|
|
1.
|
Presiden yang
dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat
pemerintahan yang terkait.
|
Legislatif: Parlemen Australia yang
terdiri dari Gubernur-Jenderal, Senat, dan Dewan Perwakilan.
|
|
2.
|
Presiden
dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling
menjatuhkan.
|
Eksekutif: Dewan
Eksekutif Federal; sang Gubernur-Jenderal dinasehati para
penasehat eksekutif, yang terdiri dari perdana menteri dan para menteri.
Biasanya Gubernur-Jenderal tidak akan menolak nasehat-nasehat tersebut.
|
|
3.
|
Tidak ada
status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.
|
Kejaksaan: Mahkamah
Agung Australia dan pengadilan-pengadilan federal lainnya.
|
|
4.
|
Bentuk
negara : Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 propinsi.
|
Bentuk
negara : Federal dan termasuk negara persemakmuran Inggris (Commonwealth)
yang terdiri atas 6 negara bagian dan 10 teritorial
|
|
5.
|
Bentuk
Pemerintahan : Republik
|
Bentuk
Pemerintahan : Republik
|
|
6.
|
Sistem
pemerintahan : Presidensial, dengan masa jabatan 5 tahun.
|
Sistem
pemerintahan : parlementer
|
|
7.
|
Eksekutif
: Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih
langsung oleh rakyat.
|
Eksekutif
: Kepala negara adalah Ratu Inggris. Kepala pemerintahan adalah perdana
menteri.
|
|
8.
|
Legislatif /
parlemen : Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan anggota DPD
menjadi anggota MPR.
|
Legislatif /
parlemen : Bikameral, terdiri atas Majelis Tinggi (Senat) dan
Majelis Rendah (The House of Reprensentative)
|
|
9.
|
Yudikatif
: Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, dan sebuah
Mahkamah Konstitusi.
|
Yudikatif
: Supreme Court
|
·
KELEBIHAN-KELEBIHAN
NEGARA INDONESIA DIBANDING NEGARA AUSTRALIA
1. Presiden yang
dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat
pemerintahan terkait
2. Presiden
dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang sama, sehingga tidak bisa
saling menjatuhkan
3. Tidak ada
status tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislatif
4. Badan ekskutif
lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen
5. Menteri tidak
dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggungjawab pada presiden
6. Pemerintah
dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet
7. Legislatif
dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
8. Masa jabatan
eksekutif lebih pasti, dengan jangka waktu tertentu
9. Penyusun
program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa
jabatannya.
B. AFRIKA
SELATAN
·
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA AFRIKA SELATAN
Afrika
Selatan ( Republic of South Africa) merupakan salah satu negara dikawasan
Afrika. Negara ini memperoleh kemerdekaan dari inggris pada tanggal 31 Mei
1910. Namun, rakyat Afrika Selatan merayakan hari nasionalnya pada tanggal 27
April sebagai hari kebebasan, Karena pada hari tersebut Afrika Selatan
melepaskan diri dari politik apartheid yang membelenggu negara itu.
Afrika Selatan
merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem tiga tingkat dan
institusi kehakiman yang bebas. Terdapat tiga peringkat yaitu nasional, wilayah
dan pemerintahan lokal yang mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan
daerah kekuasaan masing-masing.
Setiap
provinsi di Afrika Selatan mempunyai satu penggubal undang-undang negeri dan
Majelis Eksekutif yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri atau “Premier”.
·
CIRI-CIRI SISTEM PEMERINTAHAN AFRIKA SELATAN
1.
Afrika selatan menerapkan sistem politik
demokrasi anti-apartheid
2.
Bentuk negara Afrika selatan adalah kesatuan
3.
Bentuk pemerintahan negara Afrika selatan
adalah republik
4.
Sistem pemerintahan negara Afrika selatan adalah
presidensial
5.
Parlemen di Afrika terdiri dari 2 bagian yaitu,
majelis nasional dan dewan nasional provinsi
6.
Setiap provinsi di Afrika Selatan memiliki satu
penggubal UU negeri dan majelis eksekutif yang diketuai
oleh Perdana Menteri
7.
Presiden merupakan pemimpin partai mayoritas di
parlemen
8.
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
9.
Sistem pemilu secara perwakilan proporsional
10. Pemilu
diadakan setiap 5 tahun sekali dan rakyat yang berumur 18 tahun ke atas
diwajibkan untuk ikut
11. Pemilu
terakhir pada April 2004, dimana partai ANC memenangkan kursi parlemen (69,68%)
12. Partai ANC
bersama partai kebebasan Inkatha (6,97%) membentuk aliansi pemerintahan.
13. Partai oposisi
utama termasuk : Aliansi demokrat (12,37%), Demokrat bebas atau ID
(1,73%), Partai Nasional Baru atau NNP (1,65%), dan Partai Demokratik Kristen
Afrika atau ACDP (1,6%)
14. Jumlah lembaga
legislatif di Afrika selatan adalah 400
15. Afrika selatan
memiliki 3 ibukota yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif
16. Sistem
kepartaiannya multipartai
17. Perdana
menteri sebagai kepala eksekutif di masing-masing provinsi
18. Para menteri
bertanggung jawab kepada presiden
19. Jumlah
provinsi di Afrika selatan ada 9
20. Jumlah anggota
dewan nasional adalah 310
·
PERSAMAAN DAN
PERBEDAAN INDONESIA DAN AFRIKA SELATAN
|
No.
|
Keterangan
|
Sistem Pemerintahan Indonesia
|
Sistem Pemerintahan Afrika Selatan
|
|
1.
|
Bentuk
negara
|
Kesatuan
dengan otonomi luas
|
Kesatuan
dengan 9 provinsi
|
|
2.
|
Bentuk
pemerintahan
|
Republik
|
Republik
|
|
3.
|
Sistem
pemerintahan
|
Pesidensial
untuk masa jabatan 5 tahun
|
Presidensial
untuk masa jabatan 5 tahun
|
|
4.
|
Eksekutif
|
Presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh
rakyat
|
Presiden
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih oleh Majelis
Nasional
|
|
5.
|
Legislatif
atau parlemen
|
Bikameral,
yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
|
Bikameral,
terdiri dari Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi
|
|
6.
|
Yudikatif
|
Mahkamah
Agung, badan peradilan dibawahnya, dan Mahkamah Konstitusi
|
Constitutional
Court dan spreme court
|
LATIHAN SOAL
1.
Afrika selatan menerapkan sistem politik anti
perlakuan yang berbeda terhadap jenis warna kulit , yang sering disebut...
a.
Apartheid
b.
Diskriminasi
c.
Anti-apartheid
d.
Konsolidasi
e.
Integrasi
2.
Bentuk negara Afrika selatan adalah....
a.
Republik
b.
Kesatuan
c.
Monarki
d.
Monarki konstitutional
e.
Monarki parlementer
3.
Bentuk pemerintahan dan Sistem pemerintahan
negara Afrika selatan adalah....
a.
Republik, presidensial
b.
Parlementer,monarki
c.
Republik,presidensial
d.
Republik,monarki
e.
Kesatuan,parlementer
4.
Parlemen di Afrika terdiri dari 2 bagian yaitu..
a.
Senat dan dewan perwakilan
b.
majelis nasional dan dewan nasional
c.
majelis nasional dan dewan perwakilan
d.
majelis nasional dan dewan nasional
provinsi
e.
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
5.
Pemilu di Afrika selatanterakhir pada April 2004,
dimana dimenangkan oleh partai...
a.
partai ANC memenangkan kursi
parlemen
b.
partai kebebasan Inkatha
c.
Aliansi demokrat
d.
Demokrat bebas
e.
Partai Nasional Baru atau NNP
6.
Jumlah lembaga legislatif di Afrika selatan adalah...
a.
310
b.
400
c.
90
d.
410
e.
100
7.
Afrika selatan memiliki 3 ibukota yaitu legislatif,
ekskutif dan yudikatif, ibukota yang diakui adalah...
a.
CapeTown
b.
Johannesburg
c.
Pretoria
d.
Bloemfontein
e.
Victoria
8.
Jumlah provinsi di Afrika selatan ada....
a.
33
b.
34
c.
3
d.
8
e.
9
9.
Jumlah anggota dewan nasional di afrika selatah adalah
....
a.
400
b.
90
c.
310
d.
210
e.
410
10. Sistem
kepartaian afrika selatan adalah...
a.
Multipartai
b.
Bipartai
c.
Bilokal
d.
Bikameral
e.
Konstitutional
11. Australia
terdiri dari ... negara bagian yang menjadi negara federasi
a.
8
b.
6
c.
7
d.
9
e.
10
12. Menteri di
australia bertanggungjawab penuh pada...
a.
Presiden
b.
DPR
c.
Kepala negara
d.
MA
e.
Parlemen
13. Sistem
parlemen Australia terdiri dari....
a.
Senat dan dewan perwakilan
b.
majelis nasional dan dewan nasional
c.
majelis nasional dan dewan perwakilan
d.
majelis nasional dan dewan nasional provinsi
e.
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
14. Bentuk
pemerintahan Australia adalah....
a.
Parlementer
b.
monarki konstitutional
c.
presidensiil
d.
monarki absolur
e.
monarki parlementer
15. Terdapat 3
tingkat pemerintahan di Australia yaitu....
a.
Presidensiil,parlementer,monarki
b.
Monarki,absolut,fedral
c.
federal, negara bagian/teritori,
lokal
d.
federal, negara bagian/teritori,monarki
e.
presidensiil,monarki,federal
16. Setiap negara
bagian di Australia diwakili 12 senator yang masa jabatannya ... tahun
a.
8
b.
7
c.
6
d.
5
e.
4
17. Australia memiliki
parlemen yang bikameral terdiri dari senat yang berisi ... senator
a.
100
b.
90
c.
310
d.
400
e.
76
18. Australia
memiliki parlemen yang bikameral terdiri sebuah dewan perwakilan yang memiliki
... anggota
a.
100
b.
90
c.
310
d.
150
e.
400
19. Pemilihan
anggota parlemen di australia diadakan ... tahun sekali
a.
3
b.
4
c.
5
d.
6
e.
7
20. Menerapkan
hukum yang dibuat oleh parlemen persemakmuran yang mencakup bidang
perdagangan,karantina,mata uang, paten, perkawinan,
imigrasi,pertahanan,telekomunikasi,dan penyediaan kesejahteraan dan pembayaran
bantuan lain merupakan tugas...
a.
DPR
b.
MPR
c.
Kepala negara
d.
Pemerintah Federal
e.
Senat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar